TNI Diminta Tumpas Gerakan Separatis di Papua Hingga ke Akarnya

36
Gerakan Separatis Papua. (Ist)

JAKARTA (Lumennews.id) –  Insiden terbunuhnya 31 pekerja proyek strategis nasional (PSN) yang diduga dilakukan oleh gerakan separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kali Yigi dan Kali Aurak Distrik Yall Kabupaten Nduga Papua, mengundang keperihartinan sejumlah pihak.

Direktur Center Of Public Policy Studies (CPPS) Bambang Istianto mengungkapkan, peristiwa pembunuhan warga sipil oleh gerakan sparatis Papua atau OPM merupakan peristiwa terburuk sepanjang reformasi.

Bambang menilai gerakan sparatis Papua sepertinya telah mengukur kekuatan pertahanan yang dimiliki oleh tentara maupun kepolisian. Sehingga sipil yang bukan lawan dari mereka (OPM) menjadi sasaran. Karena dengan peristiwa tersebut untuk memancing seberapa respon pemerintahan Jokowi dalam menyikapi gerkan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang ada di Papua.

Menurut dia, gerakan sipil bersenjata yang ada di Papua itu bukan lagi hanya disebut kelompok krimilal bersenjata. Bahkan lebih dari itu,  Bambang pun menyebut kelompok itu sudah masuk dalam gerakan pemberontakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI.

Untuk itu, lanjut Bambang, penanganannya pun harus dilakukan secara serius, perlu melibatkan TNI dalam penumpasannya. Aparat keamanan jangan lagi berdebat masalah jumlah korbannya. Tapi yang terpenting gerakan itu harus ditumpas sampai akar-akarnya.

“Jangan sampai ada asumsi publik, ketika kejahatan atau peristiwa yang dilakukan oleh kelompok islam pemerintah maupun aparat kepolisian begitu respon. Padahal masih hanya sekedar wacana, kepolisian cepat mengambil sikap. Tapi kasus penembakan yang melibatkan pasukan pemberontak dan telah memiliki bendera Papua Merdeka, anehnya kelompok tersebut itu masih saja di samarkan namanya menjadi kelompok kriminal. Padahal sudah jelas-jelas gerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI,” tegas Bambang kepada Lumennews.id, Kamis (6/12).

Untuk itu, Bambang meminta kepada Panglima TNI harus turun tangan. Karena kalau peristiwa ini tidak ditangani serius dikhawatirkan akan memakan korban sipil lainnya dikemudian hari.

“Bila perlu terjunkan Kopassus. Jangan sampai peristiwa itu kembali terjadi. Sikat saja hingga ke akar-akarnya. Terlebih sebentar lagi bangsa kita akan menggelar hajat demokrasi yakni Pemilu 2019, jangan sampai nanti jadi sorotan dunia internasional,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Kerhormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo menilai, pemerintah maupun aparat keamanan dinilai lalai dan hanya sibuk mencermati kelompok oposan. Sehingga tanggung jawabnya sebagai pelindung masyarakat nyaris terabaikan.

“Jangan jangan aparat terlalu sibuk ngurusin orang atau kelompok yang kritis di ruang demokratis, sehingga lalai terhadap kelompok separatis,” ujar Drajad kepada wartawan Rabu (5/12).

Drajad menilai, aparat keamanan belakangan terlalu sibuk mengawasi kelompok Islam, aktivis demokrasi dan kelompok yang berseberangan dengan pemerintah. Padahal, kata Dradjad, mereka hanya berkata-kata.

“Orang-orang atau kelompok yang bergerak di ruang demokratis itu justru dikasih ‘palu godam’, sedangkan mereka yang sudah menghilangkan nyawa warga negara lolos dari perhatian,” katanya. Mantan Ketua Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan (DISK) Badan Intelijen Negara (BIN) ini, menyebut hal semacam ini bukan kasus pertama.

“Harus berapa nyawa lagi yang dikorbankan akibat kelalaian ini. Khususnya bagi aparat keamanan, menurut saya telah gagal menjaga proyek kebanggaannya Pak Jokowi,”ungkapnya.

Energi aparat keamanan ini, menurut dia, seperti habis karena sibuk mengawasi kelompok kritis, yang masih di wilayah demokratis. Sehingga lalai menjaga keamanan dan keselamatan warga negara dari kelompok separatis. Kalau di negara demokrasi yang telah maju, menurut Drajad, Menkopolhukam dan jajaran keamanan seharusnya mundur dari jabatan.

Sebab ini menambah persepsi politis soal ketidaksiapan proyek infrastruktur. Contohnya seperti kasus trans Papua ini, soal keselamatan para pekerja. Termasuk proyek infrastruktur lain, yang juga terjadi insiden kecelakaan pekerja baik akibat kelalaian K3 atau kelalaian aparat keamanan. Termasuk di proyek infrastruktur yang dari sisi pembiayaan yang tidak dipersiapkan secara matang pembiayaannya, sehingga terancam terbengkalai.

“Jadi ini menambah persepsi, proyek infrastruktur tidak dipersiapkan secara matang. Selalu ada insiden dalam pelaksanaanya,” papar Drajad.

Diberitakan sebelumnya sejumlah media bahwa pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekitar pukul 15.30 Wit diperoleh informasi telah terjadi pembunuhan di Kali Yigi dan Kali Aurak Distrik Yall Kabupaten Nduga terhadap 31 orang tukang yang dilakukan oleh kelompok Gerakan Separatis Bersenjata/GSB Para korban meninggal 19 orang merupakan pekerja jembatan Kali Yigi dan Kali Aurak Distrik Yigi Kab.Nduga yang sedang mengerjakan pembangunan di Papua.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here