Inilah Tindakan Represif Polri saat Mengamankan Aksi Demo HMI

3403
Aksi demo HMI saat memperingati refleksi 20 tahun reformasi di Monas. (Foto: Ist)

JAKARTA (Lumennews.id) – Upaya reformasi kepolisian,  diantaranya sebagai penegak hukum yang humanis ternyata jauh dari apa yang diharapkan. Hal itu terbukti dengan tindakan represif aparat terhadap  aksi demo oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Jakarta dalam refleksi 20 Tahun Reformasi terus bergulir. Aktvis HMI yang menjadi korban dalam unjuk rasa di depan Istana Negara, Senin (21/5) lalu akhirnya mengadu ke Komnas HAM, Selasa (22/5) kemarin.

Puluhan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Jakarta mendatangi kantor Komnas HAM di kawasan Menteng, Jakarta Pusat mengadukan tindakan represif aparat kepolisian tersebut. Mereka menuntut Komnas HAM menindak oknum aparat yang melakukan kekerasan.

Salah satu korban luka-luka yang juga Ketua HMI MPO Cabang Jakarta Al Azhar Musa terlihat ikut ke kantor Komnas HAM. Meski kepala masih diperban dan mata kiri merah sisa bentrokan kemarin, tidak mengurungkan niat Al Azhar dan teman-teman untuk terus menuntut keadilan.

Aksi yang mengusung tema Refleksi 20 Tahun Reformasi: Jokowi Pemimpin Haram tersebut, diwarnai bentrokan dengan aparat polisi. Imbasnya, tujuh aktivis HMI mengalami luka-luka.

“Kami ditendang, dipukul sampai berdarah. Padahal kami hanya menyuarakan aspirasi dari rakyat. Seharusnya aparat penegak hukum yang menjadi garda terdepan negara ini harus netral kepada rakyat,” ujar salah seorang orator aksi di halaman kantor Komnas HAM.

Sementara itu Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) mengecam keras tindakan represif aparat Kepolisian Repiublik Indonesia (Polri) terhadap aksi mahasiswa HMI MPO saat memperingati 20 Tahun Reformasi tersebut.

“Aksi damai HMI MPO adalah hal konstitusional di era demokrasi. Seharusnya Polri menangani dengan bijak tanpa harus ada pemukulan dan pembubaran secara brutal. Kemandirian Polri agar humanis profesional hingga lepas dari militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) adalah buah perjuangan mahasiswa dan rakyat saat Reformasi 1998 dulu,” ujar Ketua Majelis ProDEM, Syafti Hidayat kepada media, Selasa (22/5).

Ucok, sapaan akrabnya, menilai bahwa rezim Jokowi-JK memang telah salah mengelola negara dan melupakan janji kampanye Pilpres 2014 lalu. Kritik yang kian marak di berbagai media hingga viralnya tagar #2019GantiPresiden adalah bukti nyata keresahan rakyat atas berbagai persoalan kesejahteraan ekonomi yang kian buruk, serta kegaduhan politik yang kerapkali malah berasal dari lingkungan Istana Negara.

“Segera bebaskan tanpa syarat dan obati para aktivis HMI MPO hingga pulih. Sebaiknya Jokowi dan para elite penguasa legawa atas gelombang protes mahasiswa dan rakyat dengan cara mewujudkan janji Nawacita dan Trisakti,. Kalau tak sanggup lebih baik mundur saja,”  ujarnya seperti dilansir jerami.info.

ProDEM menegaskan akan terus mendukung perjuangan gerakan mahasiswa untuk selalu menjadi penjaga moral bangsa di tengah gempuran neoliberalisme yang semakin menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tercinta. (Red)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here