‘Penyelenggara Pemilu yang Berhak Nilai Aksi#2019GANTIPRESIDEN’

138
Aksi #2019GantiPresiden di Jakarta.

JAKARTA (Lumennews.id) – Dewan Pakar ICMI Pusat, Anton Tabah Digdoyo mengatakan, lembaga yang berhak untuk menilai aksi #2019GantiPresiden bukan kampanye dan pelanggaran hukum adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sebelumnya, beredar luas di media Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan aksi #2019GantiPresiden bukan kampanye dan bukan pelanggaran hukum.

Kegiatan tersebut boleh dilaksanakan saat ini dan bukan kampanye diluar jadwal. Hal ini berkaitan dengan aksi 2019GantiPresiden yang dihalang-halangi, bahkan dilarang di sejumlah daerah.

“Ya dalam hal ini kita harus mengikuti lembaga resmi untuk menilai aksi yang sering dikaitkan dengan kampanye pemilu. KPU dan Bawaslu lah yang berhak untuk menilai, bukan Polri atau lembaga lain, apalagi perorangan atau kelompok massa,” ungkap pria yang empat klai pernah ikut menangani pemilu di Indonesia ini.

Ia mengajak untuk mencermati UU Pemilu dan PKPU. Menurutnya, aksi #2019GantiPresiden itu bukan termasuk kampanye apalagi makar. Dalam Peraturan KPU Nomor 24/2018 tentang Kampanye Pemilu, ada beberapa metode kampanye, diantaranya pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, dan rapat umum yang memaparkan visi misi capres cawapres atau parpol.

“Nah aksi 2019GantiPresiden diluar regulasi KPU tersebut. Masyarakat dapat dan boleh gelar deklarasi semacam itu yang merupakan hak kebebasan menyatakan pendapat warga negara. Indonesia negara dengan prinsip demokrasi yang harus taat UU,” tegasnya.

Ia mencontohkan antara lain memberitahu Polri minimal tiga kali 24 jam sebelum acara, dan Polri tidak boleh menolak. Sekali lagi memberitahu bukan izin, karena amanat UU seperti itu.

Dikatakan Anton, deklarasi dukungan pada calon peserta Pilpres 2019 mesti dilihat positif, hal itu gambaran animo politik yang baik menyambut Pilpres 2019. Dan ini gairah partisipasi yang baik, jangan dihalang-halangi apalagi dilarang.

“Momentum tepat untuk mendewasakan diri bahwa perbedaan pandangan politik hal yang wajar, dan pasti ada mesti disikapi dengan bijak bukan saling bermusuhan. Kubu Jokowi 2 periode silahkan juga buat acara. Jangan karena tak bisa lalu nuduh aksi 2019gantipresiden sebagai makar,” tandasnya. (red)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here