Akankah Ketua Umum Goklar Kembali Jadi Korban Politik Penguasa?

184
Hiruk-pikuk kampanye Partai Golkar. (ist)

JAKARTA (Lumennews.id) – Partai Golkar dinilai bakal kembali mengalami prahara. Meski berada di lingkungan koalisi pemerintahan, akan tetapi kondisi tersebut ternyata tidak berdampak positif bagi partai yang pernah berjaya selama 32 tahun ini. Demikian dikatakan pengamat politik dari Jalan Media Comunication (JMC) Abdillah Balfas, seperti dalam keterangan tertulisnya yang diterima lumennews.id, Selasa, (4/9)

Penyataan Balfas bukan tanpa alasan. Pasalnya Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata, mengaku bahwa pihaknya akan memanggil Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto atas kasus suap PLTU Riau-1 yang diduga mengalir ke sejumlah elit Partai Golkar.

Menurut Balfas, kondisi Partai Golkar saat ini tak ubahnya apa yang pernah dialami Ketua Umum Partai Golkar sebelumnya, yakni Setya Novanto saat memberikan dukungan terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Dimana saat itu dengan segala lobi-lobinya berhasil meyakinkan kepada pemerintah bahwa partainya tetap solid mendukung pemerintah. Bahkan, sampai-sampai Golkar harus keluar dari koalisi merah putih (KMP).

“Namun loyalitas Novanto terhadap pemerintahan Jokowi-Jk harus ia bayar mahal. Kasus e-KTP pun telah menghadang. Meski kasus e-KTP tesebut telah menyeret sejumlah nama dari partai penguasa akan tetapi kasus tersebut seolah dilokalisir hanya menyasar kepada Ketua Umum Golkar. Dalam hal ini Novanto seakan jadi tumbal kekuasaan,” ucap Balfas.

Kasus serupa sepertinya kembali bakal dialami oleh Ketua Umum Partai Golkar hasil Munaslub 2017, Airlangga Hartarto. Meski Airlangga dikenal dekat dengan Jokowi, namun ia harus terseret dalam jebakan hukum yang dinilai akan menggerus suara Golkar pada 2019 mendatang.

“Apakah kasus yang telah menyeret nama-nama petinggi Golkar itu adalah bagian dari sebuah konspirasi dalam menghancurkan nama partai Golkar yang pernah berjaya selama 32 tahun. Sementara itu, partai yang sat ini berkuasa selama 32 tahun pula tiarap. Semoga hal ini bukan bagian dari menebus dendam lama,” ujar Balfas.

Seperti diketahui, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata tak membantah elite Golkar yang bakal masuk dalam daftar agenda pemeriksaan antara lain Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Agus Gumiwang selaku Ketua OC (Organizing Committee) Munaslub 2017 dan Nurdin Halid selaku Ketua Penyelenggara Munaslub Golkar 2017.

“Ya tentu saja (akan diperiksa), itu nanti akan dilihat oleh penyidik apakah keterangan yang terlibat di Munaslub ada relevansinya dengan perkara yang ditangani,” kata Alex di sela-sela lokakarya bersama media, di Pulau Ayer, Jakarta, baru-baru ini.

Menurut Alex, penyidik memiliki alasan kuat dalam memanggil seseorang menjadi saksi. Terpenting, saksi yang dipanggil memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.

“Kalau dinilai bahwa ada korelasinya memanggil dan tidak hanya keterangan satu dua orang tapi alat bukti cukup ya akan kita panggil juga,” ujar dia.

Untuk itu, Alex berharap agar Idrus bisa terbuka dan mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus suap proyek bernilai USD900 juta tersebut. Kejujuran Idrus dibutuhkan agar kasus suap proyek milik perusahaan plat merah ini menjadi terang.

“Lebih baik yang bersangkutan terbuka, kooperatif mengungkapkan kalau memang ada pihak-pihak lain yang ikut terlibat,” ujarnya. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here