Diduga Pungli PTSL, Caleg NasDem Terancam Dilaporkan  

218
Ilustrasi Pungli (ist)

KABUPATEN BEKASI (Lumennews.id) – Ketua Panitia Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Wilayah Desa Segara Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Carsim, diduga kuat membodohi masyarakat dengan melakukan pungutan liar sebesar Rp1.500.000 ke setiap warga.

Pungutan tersebut diduga dilakukan sejak beberapa bulan lalu. Bahkan, hal itu diketahui mendapat persetujuan dari Kepala Desa Agus Sopian.

Carsim yang juga sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Bekasi ini diketahui dari Partai Nasdem, dirinya pun tidak segan-segan menipu warga Desa Segara Makmur dengan alasan untuk pemberkasan.

Hal itu pula diakui dirinya ketika dihubungi via WhatsApp beberapa waktu lalu terkait pungutan PTSL, namun dikatakan Carsim pungutan itu dilakukan bukan hanya di wilayah Desa Segara Makmur saja, akan tetapi desa lain pun memberlakukan hal yang sama, bahkan lanjut dia, Kepala Desa Segara Makmur Agus Sopian sudah mendapatkan jatah dari pungutan tersebut.

“Ya memang kami melakukan pungutan itu bang, tapi ini kan semua ada persetujuan dari Kades, bukan saya sendiri. Ya kalau mau main buka-bukaan hayo saya punya datanya semua,” ujar Carsim.

Dirinya menjelaskan, semenjak adanya program ini, Kepala Desa Agus Sopian sudah mengambil keuntungan uang sebesar Rp200 juta. Pertama Rp.50 juta dan kedua Rp150 juta. “Semua ada datanya kok bang, kalo lurah gak ngaku mau main buka-bukaan hayo bang, jelas semua arsipnya ada di Komputer saya,” ungkapnya.

Namun ketika dikonfirmasi, Carsim ingin mencoba menyuap wartawan agar tidak ramai di pemberitaan, dengan memintanya untuk ketemuan di suatu lokasi. “Ya bang mending kita ketemu di darat aja sambil ngopi, gimana baiknya,” pesan singkat WhatsApp Carsim kepada setiap awak media.

Menanggapi hal itu, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Indonesia Anti Rasuah (LIAR) Roy Hadi, akan melaporkan hal ini ke BPN pusat, dengan tembusan ke BPN Kabupaten, Bupati, Kapolres serta Kejaksaan Negeri, atas dasar dugaan pungli PTSL di Desa Segara Makmur.

Karena sesuai SK Tiga Menteri, biaya yang harus ditanggung oleh pemohon hanya dibebankan sebesar Rp150 ribu saja. “Kenapa pungutan ini sampai jutaan rupiah, ini sudah jelas pelanggaran, jelas ada sanksi yang diberikan oleh oknum-oknum seperti ini,” tutur Roy Hadi kepada awak media ketika dimintai tanggapannya.

Roy Hadi pun mengaku sudah menyiapkan semua berkas-berkas bukti atas dugaan pungutan tersebut, karena jika hal ini dibiarkan akan semakin banyak masyarakat yang dirugikan oleh oknum panitia PTSL Desa Segara Makmur. “Biar penegak hukum yang akan menindaknya,” tutupnya. (red)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here