Kemenkop Beri Penghargaan Tiga Provinsi Terbaik Pendataan Koperasi

78
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Meliadi Sembiring, berfoto bersama perwakilan provinsi penerima penghargaan.

JAKARTA (Lumennews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM memberikan penghargaan kepada tiga provinsi dengan progres pendataan koperasi terbaik per 31 Agustus 2018. Yaitu, Terbaik I diraih provinsi Kalimantan Selatan, Terbaik II Kalimantan Barat, dan Terbaik III Jawa Timur.

“Ke depan, saya berharap hal itu bisa diikuti provinsi-provinsi lain agar percepatan pendataan koperasi dapat terealisasi. Karena, pendataan koperasi merupakan bagian penting dalam program Reformasi Total Koperasi di Indonesia, yaitu rehabilitasi koperasi,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Meliadi Sembiring pada acara Rapat Koordinasi dan Pelatihan Pendataan Koperasi Angkatan III, di Jakarta, Kamis (13/9).

Pada acara yang diikuti seluruh Kepala Dinas provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia, Meliadi menjelaskan, data koperasi yang diolah melalui online data system (ODS) 2017 berjumlah 152.714 unit koperasi. Rinciannya, sebanyak 1.481 unit merupakan binaan pusat, 4.481 unit binaan provinsi, dan 146.751 unit binaan kabupaten/kota.

“Dari jumlah itu tergambar bahwa pemerintah daerah memiliki peran amat penting dan strategis dalam hal pendataan dan pembinaan koperasi. Dengan database koperasi yang akurat, valid, dan up to date, maka kebijakan dan program akan lebih tepat sasaran,” papar Meliadi.

Untuk itu, Meliadi menekankan bahwa pihak Pemda dapat memberdayakan keberadaan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) yang ada di daerahnya masing-masing. “Namun, PPKL harus dipastikan benar-benar turun secara teknis ke lapangan guna melakukan pemantauan, evaluasi dan pendataan terhadap koperasi,” tandas Meliadi seraya menyebutkan, pada 2019 mendatang, pihaknya harus memastikan pada seluruh kabupaten/kota mendapatkan alokasi PPKL.

Meliadi menambahkan, direncanakan jumlah PPKL akan bertambah menjadi 1.235 orang. Dengan jumlah kabupaten/kota sebanyak 514 orang, maka setidaknya setiap kabupaten/kota akan mendapatkan dua orang anggota PPKL. “Sehingga, pemetaan dan sebaran PPKL seluruh Indonesia dapat terdistribusi secara merata dan proporsional,” tandas Meliadi.

Bagi Meliadi, analisis data melalui pengembangan berbasis teknologi merupakan kebutuhan. Pengembangan aplikasi Online Data System (ODS) merupakan suatu jawaban dan solusi atas tuntutan perkembangan zaman, dalam rangka pendataan koperasi yang dikembangkan Kementerian Koperasi dan UKM, terutama guna menghimpun laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi.

“Perkembangan dan laporan kinerja koperasi minimal satu tahun sekali harus dilaksanakan dan sekaligus wajib dilaporkan oleh gerakan Koperasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi/D.I dan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai bukti indikator mengukur kinerja organisasi dan usaha. Sehingga, perkembangan koperasi setiap tahun dapat terpantau,” kata Meliadi. (eng)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here