NCW Nilai Penerimaan Pendapatan Pajak Bea Cukai Masih Rendah

58
Gedung Bea Cukai Pusat, di Jakarta. (Foto: Ist)

JAKARTA (Lumennews.id) – Nasional Corruption Watch (NCW)mendukung usulan Komisi XI DPR RI agar pemerintah segera membentuk Panja tentang penerimaan perpajakan agar pembahasan mengenai penerimaan negara antara Komisi XI DPR RI dengan pemerintah bisa semakin fokus dan terarah.

Hal tersebut dikatakan Ketua Umum NCW Syaiful Nazar terkait dengan adanya wacana pembentukan Panja penerimaan pajak. Menurutnya, merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolah hingga level terendah sejak krisis ekonomi 1998, yaitu nyaris Rp 15.000 per dolar Amerika Serikat (AS) menimbulkan kekhawatiran sejumlah pihak. Pada bagian lain penerimaan sektor pajak dalam negeri dinilai masih jauh dari harapan. Hal inilah yang mestinya jadi evaluasi bagi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

“Padahal, kalau pemerintah mau meningkatkan sumber pendapatan negara dari sektor pajak, meski sejumlah negara terkena dampak krisis ekonomian global, sementara sumber devisa negara aman, kekhawatiran akan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar tidak begitu berpengaruh,” ujar Ketua Umum Nasional Corruption Watch (NCW) Syaiful Nazar, usai menggelar aksi demo di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan, Rabu, (5/9).

Syaiful menuturkan, saat ini Bea Cukai sebagai garda terdepan dalam penerimaan sumber pendapatan negara dinilai banyak terjadi kebocoran. Padahal target penerimaan Bea Cukai saat ini semestinya bisa saja dinaikan 200 persen dari capaian sebelumnya.

“Namun karena banyak oknum yang bermain  dan lemahnya pengawasan dari DPR sehingga dan pemerintah, Bea Cukai akhirnya dijadikan surga dunia bagai para importir nakal oknum Bea Cukai itu sendiri,” ucap Syaiful.

Untuk itu, pihaknya mendesak kepada pemerintah agar mereformasi Bea Cukai. Bila perlu, lanjut dia, Bea Cukai bertaranggungjawab langsung kepada Presiden.

“Karena kalau Bea Cukai terus diberikan kewenangan penuh, akan menggerogoti  sumber keuangan negara,” ucap dia.

Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan Komisi XI DPR RI mengusulkan agar pemerintah segera membentuk Panja tentang penerimaan perpajakan. Hal tersebut dikatakan Heri usai mengelar rapat dengar pendapat dengan Dirjen Pajak Kemenkeu Robert Pakpahan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Heri berharap agar penerimaan perpajakan bisa lebih optimal jika dibentuk panja penerimaan perpajakan.

Diketahui, Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan perpajakan sampai dengan akhir Juni 2018 sebesar Rp653,49 triliun. Jumlah tersebut, terdiri dari penerimaan yang berasal dari pajak mencapai Rp581,54 triliun dan dan penerimaan berasal dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp71,95 triliun.

“Saya berharap, akan lebih cantik kalau kita bentuk panja terkait penerimaan perpajakan, karena ini erat hubunganya dengan APBN. Mungkin kita bisa buat panja terkait penerimaan negara. Agar apa  yang disampaikan pemerintah tentang APBN yang realistis dan sebagainya dapat dicapai,” ungkap Heri.

Jika dapat dibentuk panja penerimaan perpajakan, lanjut HerI, ini merupakan langkah optimis guna meningkatkan penerimaan negara guna mendorong tercapainya target pembangunan sebagaimana dicanangkan Presiden Jokowi.  “Kalau dalam kesempatan ini, Fraksi Partai Gerindra usulkan dibentuknya Panja Penerimaan Pajak,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, ia juga mengusulkan agar Ditjen Pajak mampu berdiri sendiri sebagai lembaga negara, tidak di bawah Kementerian Keuangan. Agar dapat mampu bekerja lebih leluasa dan optimal. Ini perlu disoroti lebih lanjut dalam rapat panja agar dapat diputuskan sebagai hasil keputusan panja.

“Kita lihat, Ditjen Pajak sudah punya karyawan lebih dari 40 ribu. Saya dorong Ditjen Pajak dapat berdiri sendiri, tidak di bawah Kementerian Keuangan. Agar penerimaan perpajakan ini bisa optimal. Ini bisa kita bahas lebih lanjut,” tuturnya. (red)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here