Pakar KAHMI: Ngawur Tuduh Aksi #2019GantiPresiden Makar

88
Aksi #2019GantiPresiden di Jakarta.

JAKARTA (Lumennews.id) – Majelis Pakar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Anton Tabah Digdoyo menegaskan, siapapun yang menuduh aksi #2019GantiPresiden melanggar hukum apalagi menyebut aksi tersebut sebagai makar adalah sangat ngawur. Dan ngawur besar terkait adanya pernyataan Kapolri akan memberi penghargaan yang bisa mengagalkan acara #2019GantiPresiden.

Hal tersebut dikatakan Anton menanggapi pernyataan Ali Mochtar Ngabalin, tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Dalam video yang viral Ngabalin menuduh aksi #2019GantiPresiden melanggar hukum bahkan makar. Ngabalin juga menyatakan Kapolri akan memberi penghargaan komandan polisi wilayah yang berhasil mengagalkan acara aksi #2019GantiPresiden.

“Kenapa tuduhan itu ngawur,  pertama,  Polri itu penegak hukum pasti faham hukum apalagii Kadivhumas Polri cq Kabid Penum 3 bulan yang lalu sudah tegas nyatakan bahwa aksi #2019GantiPresiden tidak melanggar hukum dan Polri tidak boleh melarang,” ujar Anton.

Kedua, sambung mantan Jenderal Polri ini, lembaga yang berhak menilai aksi #2019GantiPresiden adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bahkan kedua lembaga tersebut telah tegas jelas tidak ada pelanggaran yang dilakukan aksi #2019GantiPresiden. Tidak heran Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja tegas aksi #2019GantiPresiden bukan pelanggaran hukum, bukan makar dan bukan kampanye diluar jadwal.

“Semua pihak harus fahami PKPU Nomor 24 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu itu memaparkan visi misi capres cawapres. Sementara aksi #2019GantiPresiden murni wujud hak kebebasan menyatakan pendapat warga negara. Oleh karenanya #2019GantiPresiden tidak boleh dilarang apalagi dihalang-halangi,” papar Anton yang juga pengurus Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Lebih lanjut Anton mengatakan, pahami terlebih dahulu unsur-unsurnya jika ingin menyebut kata makar. Dalam KUHP setidaknya unsur – unsur makar yaitu niat, rencana, pelaksanaan, ganggu kerja presiden/wapres, serang keamanan atau keutuhan wilayah NKRI dengan kekerasan bersenjata.Mencermati KUHP tersebut maka aksi #2019GantiPresiden justru momen pendewasaan dalam berdemokrasi sehingga harus disikapi dengan bijaksana.

“Mahkamah Konstitusi (MK) juga mengingatkan jangan salah gunakan UU apapun yang membungkam penyampaian pendapat warga negara,” paparnya.

Oleh karenanya, lanjut Anton, kubu Jokowi2periode pun bisa membuat acara yang sama sesuai UU. Namun dalam aksinya tidak boleh di waktu dan tempat yang sama dengan yang dilakukan kubu #2019GantiPresiden.

Jangan karena tak bisa buat acara yang sama lalu mennuduh aksi #2019GantiPresiden melanggar hukum bahkan makar. “Sekali lagi harus baca pasal-pasal tentang makar. Jangan asal ngomong,” tegasnya. (red)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here