Presidential Threshold Dinilai Bertentangan dengan UUD 1945

100
Kuasa Hukum pemohon judicial review (uji materi) Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK), Denny Indrayana. (ist)

JAKARTA (Lumennews.id) – Permohonan judicial review (uji materi) Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terus bergulir di Mahkamah Konstitusi. Pemohon menilai Pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sehingga harus dibatalkan.

Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut, mengatur bahwa partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2014 lalu, untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres.

Untuk lebih jelas dan mendalam seperti apa alasan pemohon untuk menggugat pasal ini, Pimpinan Redaksi Lumennews.id, Efrizal Harahap, Sabtu (15/9),  telah melakukan wawancara eksklusif dengan Kuasa Hukum Pemohon, Denny Indrayana. Berikut petikan wawancaranya.

Lumennews.id: Apa yang menjadi alasan pemohon untuk menggugat pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Presidential Threshold ini bang?

Denny Indrayana: Alasan hukumnya karena Presidential Threshold itu
bertentangan dengan UUD 1945. Di UUD tidak ada syarat ambang batas presiden. Dan itu kemudian muncul dalam UU Pemilu. Jadi syarat itu tidak ada tiba-tiba muncul dan itu bertentangan dengan UUD. Itu alasan hukumnya.

Untuk alasan sosiologis yuridisnya, kita merasa Presidential Threshold menutup kemungkinan calon presiden yang lebih variatif. Lebih membuka peluang rakyat punya pilihan.

Terbukti sekarang dua lagi seperti Pilpres sebelumnya. Dan akan membuka ruang konflik yang lebih terbuka karena akhirnya akan saling berhadap-hadapan. Kalau ada tiga barangkali bisa lebih terkendali konfliknya.

Lumennews.id: Banyak kalangan atau publik menilai dengan head to head Calon Presiden ini terkesan ada oligarkhi transaksional. Artinya didominasi oleh kelompok tertentu saja. Bagaimana abang menanggapinya?

Denny Indrayana: Pencapresan yang terbatas pada Presidential Threshold itu memang berpotensi menghadirkan proses seleksi presiden yang transaksional tadi. Jadi membuka peluang itu. Karena kemudian partai politik bisa membuka kesempatan untuk bertransaksi dengan calon presiden atau bakal calon presiden. Harusnya dengan Presidential Threshold yang lebih terbuka peluang itu akan lebih kecil.

Jadi itu juga alasan lain Presidential Threshold membuka proses seleksi yang lebih transaksional.

Lumennews.id: Apa yang menjadi harapan dari pemohon judicial review (uji materi) Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 ini bang?

Denny Indrayana: Kami meminta agar Presidential Threshold dihilangkan. Tanpa ada Presidential Threshold. Karena Presidential Threshold bertentangan dengan UUD. Jadi yang dibatalkan.

Lumennews.id: Bagaimana perkembangan dari gugatan Presidential Threshold di MK ini bang?

Denny Indrayana: Sudah kita daftarkan dan kita akan terus lanjutkan prosesnya sidang-sidang di MK.

Lumennews.id: Apakah dengan terjadinya sejumlah aksi unjukrasa mahasiswa belakangan ini dan akan menimbulkan chaos. Apakah pemerintah bisa memberlakukan darurat sipil bang?

Denny Indrayana: Kan ada ukuran-ukuran peraturan perundang-undangannya ya. Menurut saya ruang untuk berekspresi, ruang untuk berpendapat, seharusnya tidak dipagari secara ketat. Orang menyampaikan aspirasinya apalagi dalam suasana Pilpres seperti ini memang perlu dikelola, tapi kemudian dihadapi dengan tindakan-tindakan yang terlalu pendekatan kriminal, pendekatan hukum, pendekatan represif ya jangan juga, karena akan membunuh kebebasan berpendapat dan kebebasan berbicara.

Jadi sepanjang aspirasi yang disampaikan itu berjalan dengan baik, tertib dan tidak mengganggu keamanan. Seharusnya tidak didekati dengan konsep-konsep darurat sipil. Jadi menyampaikan aspirasi silahkan karena itu merupakan salah satu instrumen berdemokrasi, yang penting tidak menimbulkan terjadinya kerawanan sosial.

Untuk diketahui, permohonan tersebut diajukan oleh 12 pemohon, yakni mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M. Busyro Muqoddas, mantan Menteri Keuangan M. Chatib Basri, Akademisi Faisal Basri, mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay. Selain itu, mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto, Akademisi Rocky Gerung, Akademisi Robertus Robet, Direktur Pusako Universitas Andalas Feri Amsari, Sutradara Film Angga Dwimas Sasongko.

Kemudian Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, Profesional Hasan Yahya. Ahli yang mendukung permohonan tersebut, yakni Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Zainal ArifIn Moctar, Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here