Rencana Impor, Pemerintah Diminta Hitung Kebutuhan Konsumsi Beras Masyarakat

61
Ketua Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso

JAKARTA (Lumenews.id) – Rencana pemerintah akan mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton yang didatangkan dari Vietnam dan Thailand mendapat tanggapan dari Ketua Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso.

Sutarto mengatakan secara langsung impor beras tidak akan pengaruh terhadap penggilingan padi dan produktivitas petani yang ada di dalam negeri. Karena, penggilingan padi berurusan dengan petani dan pengepul.

“Kenapa saya katakan tidak langsung pengaruhnya, kalau kebanyakan impor harga di tingakatan petani jatuh harganya kalau tidak tepat, maksudnya seperti waktu, harga jumlahnya. Ini akan berpengaruh terhadap harga di tingkat petani, kalau harga di tingkat petani jatuh dampak di penggilingan akan merugi,” ujar Sutarto saat ditemui di bilangan Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Untuk itu ia meminta kepada pemerintah untuk menghitung jumlah kebutuhan konsumsi masyarakat. Berdasarkan perhitungan BPS kebutuhan beras masyarakat 30 sampai 33 juta ton pertahun.

“Dari kebutuhan itu produksu kita berapa?. Kalau produksi kita 31 juta maka kekurangannya hanya 1 sampai 2 juta ton kan begitu,” ucapnya.

Namun ia juga mempertanyakan bahwa sudah 3 tahun ini BPS tidak mengeluarkan angka.

“Nah itu yang menyebabkan kesulitan penghitungan impor, kapan kita harus impor, karena dengan perhitungan itu untuk menentukan kuotanya. Contohnya kapan harus impor ? Jangan kita impor waktu kita lagi panen kan petani yang dirugikan atau jumlah berlebihan, karna akan berpengaruh kepada petani harga jatuh,” jelasnya.

Terkait dengan perlu atau tidaknya impor beras, Sutarto Alimoeso mengatakan ada beberapa indikator yang harus terpenuhi. Indikator pertama adalah produksi. Dalam hal ini, kata dia, yang melakukan penghitungan itu adalah pertanian.

“Tapi sayangnya pihak BPS sendiri tidak mengeluarkan datanya. Padahal data tersebut sebagai acuan untuk kita pakai. Kemudian yang kedua bagaimana perkembangan harga. Karena terjadinya pergerakan harga dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama yaitu produksi dalam negeri dan yang kedua adalah persoalan distribusi,” ujarnya.

Tidak kalah pentingnya adalah stokc yang harus di cek di bulog. Stok ini, sambung dia, harus diukur dengan panen raya, cukup tidk sampai panen raya tahun depan.
“Itu berlangsung sekitar periode Maret-April dan Juli-Agustus. Kalao itu masih cukup kita gak perlu impor, tapi kalau kurang nanti pastinya ada harga beras tinggi dan harus impor,” jelasnya.

Untuk itu ia meminta pemerintah harus memastikan stok beras itu sendiri. Karena stok ini harus mencukupi hingga masuk masa panen masa yang akan datang.
“Sekarang ini kita sebut masa paceklik. Kenapa paceklig karena jumlah produksi lebih rendah daripada kebutuhan. Hatrus ada perhutungan soal iklim ada permasalahan ngak? kalo masalah berarti masa panennya juga mundur,” sebut dia.

Sutarto menambahkan, bahwa pemerintah tidak perlu impor kalau produksi beras dalam negeri bagus.

“Kita pernah gak impor tahun 2008,2009, 2013 tidak ada masalah. Karena panen di indonesia itu masih rentan terhadap perubahan iklim kadang surplus kadang minus. Semua ini harus di perhitungkan jangan sampai nanti petani yang dirugikan,” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here