KPK Diminta Usut Dugaan Jual Beli Jabatan di Pemkab Bekasi

6442
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

JAKARTA (Lumennews.id) – Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi berbuntut panjang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus yang menjerat Bupati Bekasi dan pimpinan Lippo Group tersebut.

Dalam pengembangan pemeriksaan tersangka Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, KPK mulai membidik adanya dugaan kasus jual beli jabatan di lingkungan Pemda Kabupaten (Pemkab) Bekasi. Sejumlah pejabat dikabarkan akan diminta keterangannya dalam kasus tersebut.

Pengamat Hukum, Hadly Effendi, meminta penyidik KPK untuk memeriksa semua pejabat yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Pasalnya, kasus itu disinyalir banyak melibatkan oknum pejabat dan dana dalam jumlah lebih besar dibandingkan suap perizinan Meikarta.

“Saya mengapresiasi langkah KPK untuk mengusut tuntas sejumlah kasus korupsi di wilayah Pemkab Bekasi, tidak hanya mendalami kasus suap pembangunan Meikarta,” ungkapnya kepada media.

Dirinya mengaku sudah ‘mencium’ adanya kasus jual beli jabatan semasa Bupati Neneng Hasanah Yasin, dan itu sudah menjadi ‘tradisi’ setiap jelang mutasi rotasi pejabat di lingkungan Pemkab Bekasi.

Untuk diketahui, sejumlah pejabat dengan inisial UJ, PS, DS, HZ, dan CR telah disebut-sebut terlibat dalam dugaan jual beli jabatan di Pemkab Bekasi tersebut. Dikabarkan penyidik KPK akan menjadwalkan pemanggilan atas nama-nama tersebut.

Bahkan, sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah mengirimkan testimoni mengenai informasi dugaan jual beli jabatan itu ke Pimpinan KPK sebagai data dalam proses penyidikan. (red)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here