Kemenkeu Tegaskan Pentingnya Transparansi Anggaran

142
Menteri Keuangan Sri Mulyani

JAKARTA (Lumennews.id) – Ketika meluncurkan reformasi birokrasi pada tahun 2006, transparansi menjadi hal penting yang ditekankan Menteri Keuangan kepada seluruh jajaran pegawai. 12 tahun berlalu, Indonesia semakin kuat pondasi perekonomiannya dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Di Indonesia, reformasi transparansi kebijakan dimulai setelah krisis ekonomi melanda pada tahun 1998. Dikeluarkannya tiga paket undang-undang terkait keuangan negara pada tahun 2003 dan 2004 (Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Pemeriksaan Negara) telah mengubah tatanan dalam pengelolaan sistem keuangan negara untuk mewujudkan good governance.

Sebelumnya, pada survei Nasional 2001 untuk rumah tangga dan bisnis, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai menjadi institusi terkorup kedua di Indonesia, sementara Ditjen Pajak menempati posisi kelima. Kedua institusi ini, bersama dengan unit eselon satu lain menjadi fokus utama program reformasi birokrasi sejak tahun 2006.

Perjalanan reformasi Indonesia dan pentingnya transparansi kebijakan disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Kongres Akuntan Dunia di Sydney Australia, (6/11).

Saat ini, hasil reformasi telah banyak dinikmati oleh masyarakat. Pada tahun 2017, Ditjen Pajak memperoleh penghargaan anti Korupsi. Pada tahuh 2018, contact center Ditjen Bea dan Cukai memperoleh penghargaan sepuluh terbaik pengelolaan call center di Indonesia. Kementerian Keuangan juga telah menjadi role model dari Kementerian lain untuk proses reformasi di Indonesia. Kunci utama reformasi yang ditekankan Menteri Keuangan kepada jajarannya adalah transparansi.

Kunci kesuksesan dari reformasi birokrasi adalah  komitmen dan dukungan penuh dari pimpinan tertinggi tentang keinginan untuk melakukan reformasi, dukungan dari semua pemangku kepentingan/stakeholder dan yang ketiga adalah dukungan dari asosiasi profesi yang membuat pemerintah menjadi lebih transparan dalam mengelola keuangan negara.

Proses reformasi setelah krisis melanda pada tahun 1998 telah memberikan dampak positif, sehingga ketika krisis kembali melanda tahun 2008, Indonesia telah semakin siap dalam menghadapi tekanan. Saat ini, perekonomian Indonesia semakin baik. Dalam empat tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh stabil dengan rata-rata 5,04 persen.

Program yang dijalankan dalam mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas dan good governanceantara lain dengan investasi pada human capital, menjadikan generasi muda sebagai modal pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur untuk mengakselerasi ekonomi, dan pemerataan pembangunan antara lain melalui dana desa.

Keberhasilan program reformasi birokrasi dan transparansi kebijakan yang dijalankan Kementerian Keuangan diwujudkan dengan meraih opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”  atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Opini  WTP diberikan setelah perjalanan panjang proses reformasi selama 12 tahun dan diberikan pertama kali pada tahun 2016. Pengembangan kebijakan akuntansi dan standar laporan keuangan tidak bisa dipisahkan dari reformasi keuangan negara. Perubahan yang dilakukan antara lain dengan membuat Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP).

KSAP menyusun kebijakan cash basis menjadi akrual alam laporann keuangan, penyusunan laporan perubahan arus kas dan neraca pemerintah. Laporan berbasis akrual diselesaikan pada tahun 2010 dan diimplementasikan secara menyeluruh pada tahun 2015 sebagai Standar Akuntansi Pemerintah.

Profesi akuntan menjadi salah satu pekerjaan yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas untuk perusahaan dan pemerintah di seluruh dunia. Peran akuntan sangat penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan karena menjadi ujung tombak utama setiap institusi.

Integritas menjadi modal utama untuk setiap profesi, termasuk akuntansi, untuk memastikan kredibilitas laporan keuangan. Ketiadaan integritas akan mengakibatkan dampak sistemik bagi perekonomian maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. (Edr)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here